Home Terbaru DPR Minta Ketentuan LGBT Diperjelas, Wamenkumham: RUU KUHP Netral terhadap Gender

DPR Minta Ketentuan LGBT Diperjelas, Wamenkumham: RUU KUHP Netral terhadap Gender

Terbaru Video viral.idnpos.com Update May 26, 2022 6:48 am

loading…

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, Pasal 469 RUU KUHP telah mengatur hukum pidana bagi perbuatan cabul dari sesama maupun yg lain jenis kelamin, karena hukum di dalam RUU KUHP netral terhadap gender. FOTO/DOK.SINDOnews

JAKARTA Komisi III DPR dan juga serta Kementerian Hukum dan juga serta HAM (Kemenkumhan) kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hari Rabu (25/5/2022). DPR meminta supaya hukuman pidana bagi perbuatan cabul yg dilakukan dari sesama jenis atau lebih dikenal dengan lesbian, gaya, biseksual, dan juga serta transgender ( LGBT ), seperti tertuang di Pasal 469 RUU KUHP, dijelaskan secara eksplisit di dalam memorie van toelichting (memori penjelasan).

Baca Juga :  Menhan imbau ASEAN jaga netralitas di tengah persaingan kekuatan besar

“Beberapa hari ini, publik ramai pembahasan tentang LGBT. Meski pidana LGBT di dalam naskah RUU KUHP secara lengkap telah diatur di di dalam Pasal 469, tapi bukan dengan istilah nama LGBT. Hal ini menjadi concern, apakah nanti di memorie van toelichting (Memori Penjelasan) itu dapat terdapat penjelasannya,” kata Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan pembahasan terkait RUU KUHP dan juga serta RUU Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Hari Rabu (25/5/2022).

Baca Juga :  [IDNviral]-JOGET INDIA GARSE BARSE FUL DISCO DUT 2022

Menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat ini, dibutuhkan penjelasan yg dapat dipahami dari masyarakat awam pada umumnya demi menghindari kesalahpahaman publik. “Sehingga masyarakat dapat memahaminya secara lengkap. menjadi saya memohon sekali lagi penjelasan Wamenkumham dan juga serta tim apakah hal ini telah benar-benar clear di publik,” katanya.

Baca serta: Sejarah LGBT di Dunia di dalam Perspektif Al-Qur’an

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan juga serta HAM ( Wamenkumham ) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, di dalam Pasal 469 RUU KUHP telah diatur hukum pidana bagi perbuatan cabul yg dilakukan dari sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin, karena hukum di dalam RUU KUHP netral terhadap gender.

Baca Juga :  KSP: Penyelenggara harus bangun komitmen Pemilu 2024 berintegritas

“Tetapi terdapat beberapa rumusan misalnya hukum pidana bagi perbuatan cabul di situ telah ada. Misalnya, perbuatan cabul itu bagus terhadap lawan jenis maupun terhadap sejenis. Tapi kami tidak menyebutkan secara eksplisit,” ungkap pria yg akrab disapa Eddy itu saat menanggapi.

Baca serta: Dipanggil Kemlu soal Bendera LGBT, Dubes Inggris Siap Lapor ke London

(abd)

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video pilihan berikut ini: