Home Terbaru Mendag Lutfi Terbitkan Aturan Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat

Mendag Lutfi Terbitkan Aturan Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat

Terbaru Video viral.idnpos.com Update May 26, 2022 6:48 am

JAKARATA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan aturan tata kelola program minyak goreng curah rakyat (MGCR).

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022.

Melalui Permendag ini, Pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, Permendag ini hendak mengatur penerapan sistem kontrol siklus tertutup (closed loop system) bagi pelaku usaha jaringan logistik yg mendistribusikan minyak goreng curah hasil domestic market obligation (DMO).

Permendag ini hendak memastikan pasokan bahan baku minyak goreng ke pabrik, kemudian pabrik ke pengecer sampai ke konsumen dengan harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Sementara penjualannya dilakukan pada 10.000 titik yg ditentukan dari pemerintah dan juga serta kalangan dunia usaha.

kami hendak menggunakan Software Aplikasi digital untuk memastikan suplai crude palm oil (CPO) ke produksi kemudian berasal dari produksi minyak goreng sampai penyerahan konsumen menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Dengan demikian, kredibilitas, akuntabilitas, dan juga serta transparansi hendak terjamin,” ujarnya di dalam keterangan tertulis, Hari Rabu 25 Mei.

Baca Juga :  Persija vs Sabah FC, Pedagang Senang Kembali Bisa Berjualan di Stadion Patriot Bekasi

di dalam Permendag 33/2022 ini, seluruh produsen Crude Palm Oil (CPO) dan juga/atau eksportir CPO, refined, bleached also deodorized palm oil (RBD Palm Oil); refined, bleached also deodorized palm olein (RBD palm olein), dan juga serta used cooking oil (UCO) diwajibkan berpartisipasi di dalam program minyak goreng curah rakyat.

Sedangkan, produsen yg tidak berpartisipasi dilarang melakukan ekspor produk-produk tersebut.

Produsen CPO tersebut dapat mendaftar Program MGCR melalui SIMIRAH yg merupakan bagian berasal dari Sistem info Industri Nasional (SIINas).

di dalam pendaftaran, produsen tersebut mesti melampirkan estimasi produksi CPO, rencana bulanan pasokan CPO kepada produsen minyak goreng, dan juga serta perjanjian kerja sama dengan produsen minyak goreng.

“Produsen minyak goreng serta diwajibkan mengikuti program MGCR dengan melakukan pendaftaran melalui Software Aplikasi SIMIRAH. Produsen minyak goreng mesti melampirkan estimasi produksi minyak goreng, perjanjian kerja sama dengan produsen CPO, rencana bulanan pasokan minyak goreng kepada pelaku usaha jasa logistik dan juga serta eceran (PUJLE), dan juga serta perjanjian kerja sama dengan PUJLE,” ujarnya.

Baca Juga :  Papua dan bumi Pancasila

Lutfi menjelaskan, Permendag 33/2022 ini serta mengatur kewajiban bagi PUJLE untuk menyalurkan realisasi penerimaan DMO minyak goreng curah kepada pengecer sesuai harga eceran tertinggi (HET) yg ditetapkan.

PUJLE yg berpartisipasi di dalam Program MGCR mesti memiliki Software Aplikasi digital yg terintegrasi dengan SINSW.

Software Aplikasi digital tersebut dapat menyediakan fitur yg memuat data produsen minyak goreng, data PUJLE, data pengecer, data konsumen dengan merekam NIK, data transaksi, serta data rekapitulasi transaksi harian pembelian, penjualan, dan juga serta stok,” jelasnya.

Permendag ini serta mewajibkan pengecer untuk menyalurkan realisasi DMO kepada konsumen sesuai HET yg telah ditetapkan.

Penyaluran tersebut dilakukan dengan merekam data di dalam Software Aplikasi digital yg dimiliki PUJLE.

Selain itu, pengecer wajib mematuhi pembatasan penjualan minyak goreng curah serta menyampaikan info sebagaimana peserta Program MGCR dan juga serta info HET.

Pengawasan program MGCR

Lutfi mengatakan, untuk pengawasan, Kementerian Perdagangan hendak membentuk tim monitoring dan juga serta evaluasi yg melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Tim tersebut terdiri berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan juga serta Pembangunan (BPKP), Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan
Polri), serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Baca Juga :  [IDNviral]-Bantuan Tunai ini cair bulan Juni pencairan pkh tahap 3 2022 pkh hari ini pkh tahap 3 2022 kapan cai

“Pelaku usaha yg tidak mematuhi ketentuan ini, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Adapun Permendag Nomor 33 Tahun 2022 ini serta telah disosialisasikan dari Mendag Lutfi kepada para pelaku usaha pada Senin, 23 Mei 2022 secara hibrida. Pada sosialisasi tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Kemaritiman dan juga serta Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga serta Investasi Luhut Bisar Pandjaitan mendapatkan tugas baru berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu mengurus masalah minyak goreng di Jawa-Bali.

Dirjen Perdagangan di dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan bahwa Luhut hendak bertugas layaknya sutradara.

Menurut dia, pemimpin utamanya tetap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Alasan penunjukan, kata Oke, karena Luhut telah berpengalaman mengurus berbagai hal. Di antaranya ialah pemberlakuan PPKM Corona melanda Indonesia, dan juga serta serta mendorong masyarakat untuk menggunakannya Software Aplikasi PeduliLindungi.

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video pilihan berikut ini: