Home Terbaru RUU KUHP: Kumpul Kebo Tak dapat Diadukan Kepala Desa

RUU KUHP: Kumpul Kebo Tak dapat Diadukan Kepala Desa

Terbaru Video viral.idnpos.com Update May 25, 2022 7:48 pm

loading…

Wakil Menteri Hukum dan juga serta HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan mengenai 14 isu kontroversial di dalam rapat dengan Komisi III DPR terkait RUU KUHP. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews

JAKARTA – Wakil Menteri Hukum dan juga serta HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan mengenai 14 isu kontroversial di dalam rapat dengan Komisi III DPR terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP ). Di antaranya mengenai perzinahan, kohabitasi ( kumpul kebo ), dan juga serta pemerkosaan.

Baca Juga :  Megawati Sebut Perhitungan soal Capres Belum Selesai, Puan: Masih Pakai Kalkulator Ya

Mengenai perzinahan di dalam Pasal 417, Edward menjelaskan bahwa tidak terdapat satu pun agama yg memperbolehkan perzinahan. Perzinahan merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime) yg secara individual tidak langsung melanggar hak orang yg lain, tetapi melanggar nilai budaya dan juga serta agama yg berlaku di masyarakat.

Pemerintah menambahkan siapa saja yg boleh mengadukan perzinahan ini. “Pasal ini merupakan penghormatan kepada lembaga perkawinan. Tetapi ketentuan di dalam pasal ini merupakan delik aduan. cuma saja ditambah, yg boleh mengadu ini bukan cuma suami atau istri, tapi orang tua atau anaknya,” kata pria yg akrab disapa Eddy ini di dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Hari Rabu (25/5/2022).

Baca Juga :  Usai PKPU, Garuda akan Right Issue 2 Kali di Kuartal III dan IV 2022

Baca serta: Bahas RUU KUHP, Pasal Penodaan Agama Direformulasi

Selanjutnya, kata Eddy, mengenai kohabitasi (kumpul kebo) pada Pasal 418 ini merupakan delik aduan. Pemerintah mengusulkan untuk menghapus ketentuan kepala desa (kades) yg dapat mengajukan aduan.

“Kalau kepala desa dapat mengadu berarti Ia telah bukan lagi delik aduan,” imbuhnya.

Terakhir, Eddy menjelaskan, mengenai perkosaan Pasal 479, marital rape atau perkosaan di dalam perkawinan dimasukkan di dalam rumusan Pasal 479 supaya konsisten dengan Pasal 53 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Baca Juga :  [IDNviral]-MAKAN BUBUR AYAM DISINI WAJIB PAKE KACANG, PALING CEPAT JUALAN 3 JAM LUDES 300 MANGKOK !!!

“Kemudian Pasal 479 memuat tentang statutory rape (hubungan seksual dengan anak secara konsensual) dan juga serta hal-hal yg lain yg disamakan dengan perkosaan,” sambung Eddy.

“Begitulah hasil sosialisasi dan juga serta masukan, melakukan penambahan berupa penjelasan pasal dan juga serta memperhalus bahasa pada ketentuan yg ada,” pungkasnya.

(rca)

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video pilihan berikut ini: